Selasa, 14 Agustus 2012

Permohonan Pengujian UU SJSN Kandas

Pupus sudah permintaan pengurus Serikat Pekerja BUMN Bersatu untuk membatalkan sejumlah pasal dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) lantaran Mahkamah Konstitusi menolak dan tidak menerima permohonannya. Dalam putusannya, MK menyatakan sejumlah pasal yang dimohonkan dianggap konstitusional.

Senin, 06 Agustus 2012

Jaminan Pensiun Pekerja Harus Menjadi Prioritas BPJS


[JAKARTA] Jaminan pensiun tenaga kerja Indonesia harus menjadi prioritas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. “Ini terutama tenaga kerja yang belum menjadi peserta program jaminan pensiun harus menjadi prioritas BPJS Ketenagakerjaan,” kata Djoni Rolindrawan. Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) itu mengatakan hal itu dalam acara diskusi dengan tema,"Program Jaminan Sosial : Manfaat Jaminan Pensiun" di Jakarta, Kamis (2/8).

ASKES PEMAIN TUNGGAL


Apa saja yang dianggap krusial oleh masyarakat dunia, maka akan semakin banyak yang harus dicanangkan. Dari Hari Anti Korupsi hingga Hari Kesehatan. Tidak jelek membuat peringatan hari-hari tersebut. Tetapi, jangan sampai maksud peringatan seperti Hari Kesehatan tersebut tinggal slogan tanpa bukti. Hingga saat ini belum ada data statistik yang bisa menunjukan beberapa jumlah orang sakit dalam setahun, berapa kali seorang sakit dalam setahun, berapa jumlah orang terhadap sakit tertentu, berapa orang yang rawat inap atau berobat jalan, berapa biaya pemeliharaan kesehatan rata-rata setahun yang dikeluarkan per orang, dan masih banyak lagi data yang sebenarnya bisa diperlukan untuk mengetahui potret kesehatan masyarakat Indonesia. Tanpa potret ini, sangat tidak reasonable perusahaan asuransi kesehatan menetapkan besarnya premi dan pemerintah dalam menetapkan anggaran belanja kesehatan masyarakat. Apa akibat kekeliruan penetapan premi dan anggaran kesehatan masyarakat?

BADAN HUKUM PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL


Selama tanggal 17-19 Mei tahun ini ruang rapat Komisi VII diramaikan dengan rapat RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pansus RUU SJSN mengundang TASPEN, ASABRI, ASKES, JAMSOSTEK, KORPRI, PWRI, PEPABRI dan serikat pekerja untuk didengar tanggapannya terhadap RUU SJSN. Sebagian besar elemen tersebut keberatan isi ketentuan RUU SJSN dengan berbagai alasan.

ASURANSI KESEHATAN SOSIAL NASIONAL

Saat ini DPR Komisi VII sempat pusing, pasalnya pada waktu yang hampir bersamaan membahas RUU mengenai asuransi kesehatan sosial nasional (Askesosnas), revisi UU Jamsostek dan RUU sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Di dalam RUU SJSN sendiri termuat ketentuan mengenai jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun yang sebenamya telah diatur dalam UU No. 3/1992 (BN No. 5225 hal. 5B-10B dst.) tentang Jamsostek dan RUU Aske sosnas.

SJSN UNTUK SIAPA


Hingga menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Megawati, amanat MPR No. X/2001 dan UUD 1945 pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 mengenai pengembangan sistem jaminan sosial belum terwujud juga. Bahkan menurut pengakuan salah satu anggota Task Force Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sulastomo, draft RUU inisiatif Pemerintah ini telah dibahas dan mengalami perubahan sebanyak 56 kali. Mengapa?

DIVERSIFIKASI INVESTASI UPAYA JAMSOSTEK MENINGKATKAN MANFAAT


jenis investasi semakin beragam salah satunya adalah medium term notes (MTN). MTN merupakan surat utang jangka pendek yang biasa dikeluarkan oleh banyak perusahaan. Sebenarnya MTN adalah instrumen investasi yang sudah cukup lama berkembang tapi tidak sepopuler obligasi. Berkat turunnya suku bunga deposito akhir-akhir ini, beberapa perusahaan asuransi dan dana pensiun termasuk PT Jamsostek meliriknya.

JAMINAN SOSIAL NASIONAL, BESAR KEMAUAN DARIPADA KEMAMPUAN

Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban negara. Cita-cita adil dan makmur bagi seluruh rakyat telah berlalu lebih 50 tahun. Sebagian besar rakyat telah merasakan perjuangan hidup yang berat karena kenaikan berbagai kebutuhan dasar yang harus dicukupi dari penghasilannya.

PEKERJA PERLU PELAYANAN KESEHATAN BUKAN RUMAH SAKIT

Berdasarkan PP No. 14 Tahun 1993, Jamsostek berhak mengelola jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan hari tua. Namun demikian, hingga saat ini masih banyak pekerja yang belum merasakan pelayanannya. Mereka rela gajinya dipotong setiap bulan untuk membayar premi. Tanpa iuran pekerja dan pengusaha, Jamsostek tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, seharusnya Jamsostek bias mengelola dana pekerja secara professional agar kesehatan dari kehidupan pekerja lebih terjamin. Dengan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, pengusaha secara terpaksa harus rela membayar iuran pelayanan kesehatan antara 3%-6% setiap bulan. Premi ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan premi asuransi kesehatan PNS yang dikelola PT. Askes yang hanya mencapai 2%. Saat ini Jamsostek telah mengelola peserta jaminan kesehatan lebih 2,62 juta pekerja. Hingga November 2002 Jamsostek telah membayarkan klaim jaminan kesehatan sebesar Rp. 719,33 miliar bagi 54.272.378 klaim kesehatan. Menurut catatan, Jamsostek harus membayar klaim jaminan kesehatan sekitar Rp. 100 miliar untuk 4 juta kasus kesehatan per tahunnya. Demikian besarnya jumlah klaim dan nilai manfaat yang harus dibayarkan, mampukah Jamsostek memberikan pelayanan kepada lebih 2 juta peserta jaminan kesehatan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia? Saat ini pelayanan jaminan kesehatan Jamsostek hanya didukung oleh 243 Rumah Sakit, 22 Apotik, 124 optik dan 17 laboratorium sebagai rujukan. Fasilitas jaringan pelayanan inipun dirasakan masih kurang memadai dalam pelayanan kesehatan pekerja. Tidak semua pekerja tinggal di kawasan industri, oleh karena itu pekerja yang tidak mendapatkan fasilitas rumah harus tinggal tersebar jauh dari tempat kerja yang terkadang mengalami kesulitan menuju rumah sakit yang direkomendasikan Jamsostek. Belum lagi, sistem birokrasi pelayanan kesehatan yang berbelit-belit membuat pekerja patah hati sebelum mengurusnya. Pengurusan pelayanan kesehatan semakin tidak menarik tatkala petugas rumah sakit kurang ramah karena yang dilayani adalah peserta Jamsostek. Mungkinkah karena jalinan kerjasama antara rumah sakit dan Jamsostek yang kurang baik sehingga pelayanan kepada pekerja kurang menyenangkan? Jaringan dan pelayanan adalah masalah pokok Jamsostek yang belum selesai terpecahkan. Pekerja menyesal karena tidak dilayani dengan baik, rumah sakit kesal karena Jamsostek tidak mendukungnya, dan Jamsostek jengkel karena pengusaha tidak rajin bayar premi jaminan pemeliharaan kesehatan. Mungkinkah sebuah lingkaran setan yang tak terputuskan ini dipecahkan dengan cara membeli sebuah rumah sakit? Memang pekerja sangat memerlukan pelayanan kesehatan, tapi tidak berarti Jasostek harus membeli rumah sakit. Koordinator Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan, dr. Hasbullah Thabrany MPH DR PH. menyarankan Jamsostek tidak perlu memiliki atau membeli saham rumah sakit. Mengingat investasi rumah sakit bukan instrument yang aman dan menguntungkan. Besarnya return on investment tidak sebesar investasi deposito. Mengelola RS tidak gampang, dan memerlukan dana yang tidak sedikit. Pemilik RS selalu dituntut untuk memperbaiki sistem pelayanan dan teknologi peralatannya. Semua itu membutuhkan dana yang sangat besar bahkan dapat melebihi nilai klaim jaminan kesehatan yang semestinya dibayarkan kepada pekerja. Apalagi rumah sakit yang dibeli adalah RS Medika Sejahtera Cikarang yang hanya dapat dinikmati oleh pekerja yang berdomisili di daerah Bekasi dan sekitarnya. Keputusan pengambilalihan RS Medika Sejahtera ini merupakan langkah tidak adil sekalipun nantinya nama RS bisa diubah menjadi RS Pekerja karena dana yang dipergunakan adalah hasil keringat pekerja seluruh Indonesia bukan hanya pekerja Bekasi dan sekitarnya. Namun demikian, dapat diyakini akumulasi dana jaminan pemeliharaan kesehatan pekerja yang di tangan Jamsostek saat ini belum cukup untuk membeli sebuah Rumah Sakit sekelas RS Medika Sejahtera Cikarang. Oleh karena itu, menurut Hasbullah Thabrany, sumber dana pembelian itu berasal dari dana pension pekerja. Jikalau benar, maka investasi dana pension tersebut sangat beresiko tinggi dan berpotensi merugi tenggelam bersama meningkatnya biaya kegiatan rumah sakit tsb. Motif pembangunan dan kepemilikan rumah sakit lebih cenderung mengarah ke fungsi sosial bukan lagi profit. Dan manapun sumber dana pengambilalihan RS ini belum dapat menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan pekerja. Apalagi jika sumber dana itu diambil dari Dana Peningkatan Kesehatan Peserta (DPKP) yang berasal dari pembagian laba Jamsostek. Dana yang semestinya bisa dipergunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan seluruh Indonesia harus terpendam di salah satu RS yang keuntungannya belum tentu dapat dirasakan langsung oleh semua pekerja. Begitu besarnya ambisi Mennakertrans untuk memiliki RS Medika mengundang banyak tanya kalangan pekerja karena ketua tim pendirian RS Pekerja adalah Syukur Sarto yang juga menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Kesan kolusi hubungan antara Mennakertrans dan Sekjen KSPSI ini sepintas hilang dengan adanya penunjukan tiga konsultan uji tuntas nilai RS Medika. Tapi hasil penilaian ketiga konsultan ini sangat mengejutkan banyak kalangan, pasalnya RS ini ditaksir dengan nilai yang mempunyai perbedaan mencolok yaitu Rp. 96 M, Rp. 115 M, dan 131 M. Perbedaan nilai taksiran ini menimbulkan kecurigaan adanya praktek mark-up antara Jamsostek dan RS Medika. Mark-up atau tidak, sharing kepemilikan RS Medika adalah solusi yang tidak tepat untuk mengatasi permasalahan pelayanan pemeliharaan kesehatan pekerja. Lebih-lebih konsep yang diterapkan pada RS Pekerja nantinya hampir sama dengan praktek pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa pelayanan kesehatan yang sudah ada, yaitu pekerja tidak perlu mengeluarkan uang saat berobat karena pihak RSP yang akan mengklaim langsung kepada Jamsostek. Sebenarnya praktek pelayanan seperti itu tidak seindah yang dibayangkan karena sering menimbulkan berbagai perselisihan dan kebocoran. Tidak semua biaya pemeliharaan kesehatan pekerja ditanggung oleh Jamsostek, jenis dan nilai plafon jasa kesehatan telah ditentukan sehingga mereka tak jarang merogoh koceknya sendiri untuk membayar selisih biaya yang tidak dijamin Jamsostek. Belum lagi kalau ada petugas RS yang nakal mengambil obat-obatan dengan cara menyisipkannya pada klaim pekerja yang diajukan kepada Jamsostek. Siapa yang rugi kalau hal ini benar-benar terjadi? Pekerja tetap harus membayar dan Jamsostek potensial rugi karena klaim di markup atau fiktif. Jajaran Kementerian Nakertrans dan Jamsostek harus mawas diri, Jamsostek lahir untuk melindungi pekerja dalam bentuk santunan dan pelayanan. Operasional Jamsostek memang perlu dukungan jasa perbankan, jasa investasi, rumah sakit, dan jasa lainnya. Tapi Jamsostek tidak perlu mendirikan semua supporting unit itu, karena kebangkrutan Jamsostek akan melikuidasi unit afiliasinya demikian juga sebaliknya. Jaminan pemeliharaan kesehatan ini akan lebih bermanfaat bagi seluruh pekerja bila Jamsostek bekerjasama dengan puskesmas, klinik, rumah sakit, apotik, laboratorium dan jasa kesehatan lainnya yang telah tersedia di lingkungan masyarakat. Dengan kartu “sakti” Jamsostek, para pekerja dan keluarganya dapat berobat di mana saja dan kapan saja. (Achmad Mochtarom, Business News 6864/20-1-2003)

Sabtu, 04 Agustus 2012

KEKUATAN BPJS REKRUT PESERTA

Oleh: Achmad Mochtarom Empat BUMN jaminan sosial mempunyai pengalaman yang berbeda dalam rekrut peserta. Metode merekrut peserta yang berasal dari pekerja swasta dan pegawai Negara seperti PNS, Pejabat Negara dan ABRI sangat berbeda. Perbedaan perlakuan ini dikarenakan latar belakang etikat baik dan kemampuan pemberi kerja, serta motivasi pekerja itu sendiri. Kepesertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri dan pejabat Negara pada Taspen, Asabri dan Askes tidak diperlukan ketentuan sanksi kepada Pemberi Kerja yang selama ini diwakili Pemerintah. Kepesertaan pegawai negeri pada Taspen, Asabri dan Askes merupakan niat baik dan kesadaran Pemerintah menjamin kesejahteraan, sehingga bukan lagi kewajiban Pemerintah ataupun pegawai tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam hubungan kerja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan kepesertaan PNS dan TNI/Polri pada Taspen, Asabri dan Askes diberlakukan secara otomatis yaitu sejak terhitung mulai diangkat sebagai calon pegawai. Akibatnya, terdaftar atau belum terdaftar si pegawai tersebut jika mengalami sakit, kecelakaan, meninggal tetap mendapatkan santunan atau pelayanan dengan ketentuan dapat membuktikan dirinya adalah PNS atau TNI/Polri. Oleh karena sifat kepesertaan yang demikian, maka Pemerintah selaku pemberi kerja tidak perlu ditakut-takuti dengan sanksi agar mengikutsertakan PNS dan TNI/Polri dalam jaminan sosial. Pola hubungan ini juga mempunyai kelemahan, terutama dalam penyetoran iuran peserta dan kekurangan pendanaan oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Pemerintah belum dapat menerima perlakuan seperti denda jika telat setor iuran atau mengakui hutang jika muncul kekurangan pendanaan. Artinya, penyelenggaraan jaminan sosial pegawai Pemerintah ternyata tidak semudah dibayangkan dalam aspek financial. Sebaliknya, Taspen, Asabri dan Askes justru mempunyai kewajiban mendata PNS dan TNI/Polri. Ketiga BUMN ini mempunyai tanggungjawab akurasi data peserta sebagai bahan pertimbangan dalam menghitung iuran dan pembayaran santunan/layanan. Posisi ini membuat peserta tidak mau tahu administrasi kepesertaannya karena hal itu menjadi bagian urusan kepegawaian instansinya dengan penyelenggara jaminan social. Apalagi dengan iuran, karena peserta sudah merasa iurannya dipotong setiap bulan oleh Bendaharawan maka diyakini telah disetor kepada Taspen, Asabri dan Askes. Hubungan kerja antara Taspen, Asabri dan Askes dengan instansi peserta lebih bersifat koordinasi untuk up-date data kepegawaian dan konsolidasi penyetoran iuran serta laporan pembayaran santunan/layanan. Rekonsiliasi iuran dan up-date data ini menjadi pekerjaan penting karena akan mempengaruhi kualitas pelayanan penyelenggara. Penyelenggara yang tidak tertib administrasi maka akan sering terjadi komplain, bahkan tidak jarang muncul gugatan karena ketidakpuasan peserta dalam layanan maupun nilai santunan. Perselisihan layanan dan nilai santunan ini muncul karena ketidak tahuan peserta atas prosedur pengajuan santunan dan tatacara perhitungan santunan. Hal ini bisa dipahami karena peserta jarang berkomunikasi dengan unit kepegawaian dan penyelenggara. Mungkin juga sebaliknya, unit kepegawaian atau penyelenggara jarang memberikan penjelasan mengenai prosedur pengajuan santunan dan tatacara perhitungan santunan sehingga terkesan tidak transparan. Kurang tersosialisasinya program jaminan sosial dan prosedur layanan serta laporan keuangan penyelenggara ini bukan tidak mungkin mengundang banyak kalangan yang mengklaim penyelenggara belum menjalankan prinsip-prinsip jaminan social. Seharusnya hal ini sudah bisa ditepis dengan meningkatkan frekuensi sosialisasi di media yang paling banyak dibaca, didengar atau ditonton peserta. Komunikasi efektif antara penyelenggara dengan peserta menjadi salah satu faktor tingkat kepercayaan. Sekalipun masalah jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) tidak jauh berbeda dengan pegawai pemerintah, tapi rekrut kepesertaan Jamsostek perlu upaya yang keras. Menurut data per Desember 2010 Jamsostek hanya mampu merekrut peserta 11,6 juta pekerja yang dinyatakan aktif membayar iuran dari 146 ribu perusahaan. Padahal, menurut Biro Pusat Statistik (BPS) per Februari 2011 angkatan kerja mencapai 119 juta jiwa, terdiri dari 111 juta telah bekerja dan 8 juta penganggur. Artinya, masih terdapat sekitar 100 juta pekerja yang belum terlindungi jaminan sosial. Banyaknya pekerja yang belum dilindungi jamian sosial oleh pemberi kerja merupakan tantangan bagi Jamsostek. Jikalau memperhatikan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tersirat adanya kewajiban pengusaha memberikan jaminan sosial. Sebaliknya, UU 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, tidak ada satupun yang mengotomatisasi kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial sehingga tidak terkesan wajib. UU inilah yang membuat Jamsostek door to door mencari pekerja untuk menjadi peserta. Bahkan dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja ini terkesan memaksa, karena muncul sanksi dan denda serta pidana. Pola rekrut peserta jamsostek ini terbukti tidak meningatkan peserta, tapi sebaliknya justru akan memunculkan spekulasi baru yaitu dugaan kolusi antara pengusaha dan pengawas tenaga kerja. Maksudnya, sanksi atau pidana tersebut tidak mendorong kesadaran pengusaha memberikan jaminan social bagi pekerjanya. Oleh sebab itu, pola rekrut jamsostek ini harus dibalik dari kewajiban pengusaha menjadi kebutuhan dan hak normative pekerja sehingga keikutsertaan jamsostek menjadi tuntutan pekerja. Pengalaman rekrut kepesertaan jaminan sosial diatas seharusnya manjadi pelajaran bagi pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial bagi rakyat adalah tanggungjawab Negara, bukan pengusaha atau rakyat sebagai individu. Oleh karenanya kepesertaannya harus otomatis, yaitu siapa saja pemegang kartu tanda penduduk (KTP) berhak jaminan sosial.

MENGUJI EKSISTENSI ASABRI

Oleh: Achmad Mochtarom Pada tahun 1963, penyelenggaraan asuransi sosial bagi ABRI masih dilakukan bersamaan dengan asuransi sosial Pegawai Negeri oleh TASPEN. Namun tidak lama kemudian Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata untuk memisahkan asuransi sosial ABRI dari Pegawai Negeri Sipil. Pada tanggal 1 Agustus 1971 berdasarkan PP No. 45 Tahun 1971 penyelenggaraan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Pemerintah dilakukan oleh sebuah BUMN dengan bentuk badan hukum Perum, yaitu Perum Asabri. Memperluas ruang lingkup usahanya, Pemerintah menerbitkan PP 67 tahun 1991 dan PP Nomor 68 Tahun 1991, sehingga status perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pemisahan penyelenggaraan asuransi sosial ABRI dan PNS dilakukan dengan berbagai pertimbangan antara lain, batas usia pensiun ABRI lebih cepat yaitu 42 tahun. Demikian juga dengan risiko kerjanya, ABRI justru kerja pada wilayah yang berisiko tinggi sehingga potensi tewas sangat tinggi. Selain itu, turn over anggota ABRI jauh lebih tinggi karena peremajaan yang cepat dan tingginya probabilitas gugur di tempat tugas. Semula Asabri hanya menyelenggarakan Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian serta Pemeliharaan Kesehatan, tapi terhitung mulai tanggal 1 April 1989 Menteri Keuangan melalui Kepmenkeu Nomor 13/KMK.013/1989 tanggal 4 Januari 1989, dan Surat Keputusan Menhankam Nomor Skep/140/I/1989 Tanggal 19 Januari 1989, serta Surat Keputusan Menhankam Nomor Skep/1216/M/X/1999 Asabri ditambahi tugas mengelola Dana Pensiun TNI/Polri. Per Desember 2010 kekayaan yang dikelola sejak tahun 1971 atau sekitar 39 tahun Asabri mencapai 6,9 triliun. Peserta yang dilayani sebanyak 1.139.690 orang terdiri dari peserta yang masih aktif tugas mencapai 854 ribu dan penerima pensiun (purnawirawan) sebanyak 284 ribu. Mempertimbangkan aspek efisiensi maka anggota TNI Polri yang tersebar diseluruh pelosok tanah air cukup dilayani oleh 12 kantor cabang dengan bekerjasama dengan unit – unit dilingkungan TNI Polri. Tingginya risiko kerja TNI/POLRI, maka jenis perlindungan dan nilai santunan yang diberikan lebih lengkap dan baik daripada seorang Pegawai Negeri Sipil. Kini setiap TNI/Polri berhak pensiun, santunan asuransi/nilai tunai tabungan hari tua, santunan risiko kematian dan santunan biaya pemakaman jika meninggal dunia, santunan kematian karena gugur dalam menjalankan tugas negara, santunan catat akibat tugas operasi atau diluar dinas, santunan kematian dan jaminan kesehatan bagi keluarganya, pensiun dan pengadaan rumah prajurit. Perbedaan risiko TNI/Polri sudah barang tentu menimbulkan perbedaan perlakuan dibanding dengan orang sipil. Sekalipun jaminan sosial bagi TNI/Polri masih minim, tapi banyaknya jenis program dan santunannya tidak dapat disamakan dengan penduduk yang dilindunginya. Sebagai aparat yang bertugas melindungi Negara dan rakyat layaknya diberikan jaminan sosial yang lebih baik. Oleh karenanya, sangat tidak mungkin TNI/Polri diberikan perlindungan atau jaminan sosial sama dengan orang sipil. Semakin tinggi resiko tugas TNI/Polri maka manfaat jaminan sosialnya seharusnya semakin tinggi. Jikalau pada suatu saat anggota TNI melaksanakan tugas sebagai penjaga perdamaian dunia di daerah konflik maka tidak berlebihan bila mereka diberikan tambahan perlindungan berupa asuransi kematian yang uang pertanggungannya lebih besar. Hal ini dilakukan untuk memberikan motivasi kerja dan ketenagan kerja karena tingginya resiko gugur dalam menjalankan tugas. Perbedaan resiko pekerja militer dan sipil inilah yang membuat banyak negara memisahkan pengelolaannya. Sekalipun jaminan sosial menganut anti seleksi, tapi dalam pengelolaannya harus memperhatikan homogenitas resiko kelompok. Homogenitas kelompok resiko akan mempermudah proyeksi peluang terjadi dan besar dampak resiko kelompok pekerja militer. Jadi, terlalu gegabah jika pengelolaan jaminan sosial bagi TNI/Polri harus disatukan kembali dengan jaminan sosial pekerja sipil apalagi rakyat biasa. Pemisahan pengelolaan jaminan sosial bagi pekerja militer dengan sipil telah dipraktekkan dibanyak negara, antara lain Military retirees Activity Office (MRAO) di Thailand dan Social Security Scheme for the Philippine Armed Forces di Filipina.

ASKES BERHAK JAMKES?

Oleh: Achmad Mochtarom Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hanya menunggu waktu, terakhir 22 Juli 2011 Pemerintah dan DPR sepakat penyelenggara jaminan sosial nasional terdiri dari dua BPJS. BPJS yang pertama menyelenggarakan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian yang kemudian dikenal program jangka pendek atau asuransi. Sedangkan BPJS kedua diberikan tugas menyelenggarakan jaminan hari tua dan jaminan pensiun atau penyelenggara program jangka panjang (provident fund/pension fund). Pertanyaannya, apakah dua BPJS tersebut merupakan hasil merger Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes atau membentuk badan baru masih dalam perdebatan. Kesepakatan kedua, program jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian yang dikelola berdasarkan prinsip asuransi menjadi prioritas sehingga akan dilakukan transformasi terlebih dahulu. Asuransi kesehatan masyarakat atau jaminan pemeliharaan kesehatan yang selama ini dikelola PT Askes harus segera dilakukan transformasi atau menyesuaikan dengan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun demikian, sebelum mentransformasi jaminan kesehatan lebih baiknya menelusuri aspek program, kepesertaan dan kelembagaannya. Program & Kepesertaan Program pemeliharaan kesehatan mulai diberlakukan kepada Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 kepesertaan pemeliharaan kesehatan diperluas pada Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya yang sebelumnya tidak membayar iuran. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/XI/2004 PT Askes diberikan tugas untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang kemudian berdasarkan surat Menteri Kesehatan RI Nomor 112/Menkes/II/2008 PT Askes (Persero) ditugasi melakukan tatalaksana kepesertaan, tatalaksana pelayanan dan tatalaksana organisasi dan manajemen Program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau dikenal Jamkesmas. Dalam perjalanannya PT Askes tidak hanya meng-cover jaminan kesehatan rakyat miskin. PT Askes dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah melakukan perjanjian kerjasama penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi masyarakat umum (PJKMU). Penyelenggaraan dengan kerjasama ini ditargetkan mencakup 497 Kabupaten/Kota pada tahun 2014 sehingga dicapai universal coverage. Program asuransi kesehatan lain yang dikelola PT Askes bersifat wajib adalah asuransi kesehatan Menteri (jamkesmen). Program ini melayani para Menteri, pejabat di lingkungan Pemerintah Pusat yang memimpin lembaga pemerintah non departemen, pejabat eselon I, dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat eselon I. Asuransi kesehatan bagi Menteri dan pejabat ini tentu jauh lebih baik daripada asuransi kesehatan bagi PNS, TNI, Polri dan Veteran serta Perintis Kemerdekaan apalagi rakyat miskin. Memperhatikan program kesehatan dan kepesertaan tersebut diatas, maka PT Askes sebagai BUMN telah menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, masyarakat umum, kalangan pekerja hingga pejabat Negara. Masing-masing kelompok peserta tersebut tentu mempunyai kemampuan financial dan harapan pelayanan atau nilai manfaat yang berbeda, sekalipun kepesertaannya bersifat wajib. Lalu, apakah asuransi atau jaminan kesehatan yang diselenggarakan PT Askes memenuhi kategori program asuransi sosial? Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 angka 3 pengertian program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam asuransi komersial perikatan antara peserta dan penanggung dituangkan dalam polis, sebaliknya kepesertaan asuransi sosial bersifat wajib berdasarkan suatu Undang-undang karena mengikat publik dan punya daya paksa. Kepesertaan wajib berdasarkan Undang-undang belum dipenuhi PT Askes, karena tidak ada satupun perikatan kepesertaan masyarakat miskin, masyarakat umum, pegawai pemerintah, pejabat Negara yang diatur dengan suatu Undang-undang. Perikatan peserta asuransi kesehatan dan Askes hanya diatur dengan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang, bahkan untuk masyarakat umum diikat dalam sebuah perjanjian kerjasama antara Pemda dan Askes. Dari aspek program, asuransi (sosial) kesehatan versi PT Askes ini tidak sepenuhnya memenuhi kategori asuransi sosial karena programnya dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan dan selera kelompok masyarakat. Peserta dari kelompok masyarakat miskin dan umum dapat diberikan pelayanan standar (dasar), sebaliknya asuransi kesehatan Menteri dan pejabat Negara lainnya dilayani dengan berbagai keistimewaan. Artinya, tidak semua program asuransi kesehatan yang dikelola PT Askes itu dilakukan untuk memenuhi perlindungan dasar (asuransi sosial). Target universal coverage yang dicanangkan Askes sesungguhnya sesuai dengan target sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Namun Negara harus juga memperhatikan jaminan sosial kelompok mana yang ditugaskan kepada PT Askes. Jika berpijak pada universal coverage maka Askes semestinya diberikan tugas menyelenggarakan jaminan (sosial) kesehatan hanya bagi seluruh penduduk atau rakyat. Menurut data 2010 Departemen Kesehatan, penduduk Indonesia mencapai 237,5 juta jiwa. Saat ini yang sudah ditangani PT Askes 95,2 juta jiwa terdiri dari 16,5 juta jiwa kepesertaan wajib, jaminan kesehatan masyarakat umum 6,61 juta jiwa dan jaminan kesehatan masyarakat (miskin) sebanyak 72 juta jiwa. Dengan demikian masih terdapat 142,3 juta penduduk yang belum dilindungi jaminan kesehatan oleh Negara. Mungkinkah PT Askes mampu melayani jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia? Menurut data PT Askes 2011, telah memiliki 12 kantor regional yang membawahi 91 kantor cabang dan 481 kantor operasional yang berkedudukan di Kabupaten/Kota serta 865 pusat layanan di Rumah Sakit. Menjangkau layanan peserta, PT Askes bekerjasama dengan 8.510 puskesmas dan 895 Rumah Sakit yang tersebar di suluruh Indonesia. Dari aspek jaringan layanan, PT Askes lebih siap menjadi penyelenggara jaminan sosial kesehatan bagi suluruh rakyat Indonesia. Bila ini diterima DPR dan Pemerintah maka PT Askes lebih siap melaksanakan tugas Negara yaitu menjadi BPJS pertama yang menyelenggarakan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelembagaan Semula program pemeliharaan kesehatan diselenggarakan oleh Menteri Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang merupakan unit di lingkungan Departemen Kesehatan. Kemudian penyelenggaraan kesehatan tersebut dipisahkan dari Departemen Kesehatan ke Perusahaan Umum Husada Bhakti yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984. Mendorong kemandirian pembiayaan penyelenggaraan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 untuk mengubah status Perum menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero). Sejak itu, BUMN ini berstatus sebagai perusahaan perseroan yang menurut UU 19 tahun 2003 berorientasi mencari keuntungan. Hal tersebut tidak melanggar hukum, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 Pasal 14 ayat (1) program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN. Program asuransi (sosial) kesehatan versi PT Askes tidak sepenuhnya memenuhi difinisi program asuransi sosial sebagaimana dimaksud UU 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Selain kepesertaan askes tidak berdasarkan UU, Askes sebagai penyelenggara asuransi (sosial) kesehatan ternyata juga mengelola asuransi bagi Menteri dan pejabat Negara lainnya yang dapat diyakini bukan program sosial tapi cenderung komersial. Jika praktek bisnis ini terus dilanjutkan, maka menurut Pasal 51 Undang-undang No.5 tahun 1999 dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilingkungan industri asuransi jiwa terutama asuransi kesehatan. Jadi, kalau PT Askes masih diberikan tugas menyelenggarakan asuransi sosial atau jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk maka harus segera melakukan transformasi regulasi, kepesertaan, program dan kelembagaannya menurut Undang-undang SJSN.