Selasa, 20 Desember 2005

MEMAHAMI PUTUSAN JUDICIAL REVIEW UU SJSN

Oleh: Achmad Mochtarom Pada tanggal 18 Agustus 2005 lalu, rapat Hakim Konstitusi telah memutus perkara No.07/PUU-III/2005 mengenai pengujian UU No.40/ Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur dkk. Putusan yang dibacakan pada 31 Agustus 2005, menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) UU SJSN bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apapun yang menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusan ini tidak perlu lagi dibahas, mempunyai korelasi yang tepat atau tidak antara pertimbangan dengan putusan itu masalah lain. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bersifat final, maka tidak ada jalan lain selain memahami makna putusan ini. Pasal 5 ayat (2) berbunyi “sejak diberlakukannya Undang-undang ini, penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini.” Ayat ini mengandung maksud pada saat diundangkan UU SJSN ini bila ada badan atau lembaga yang telah menyelenggarakan jaminan sosial maka langsung dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tapi, sayangnya UU SJSN ini tidak secara tegas badan atau lembaga mana yang telah menyelenggarakan jaminan sosial dimaksud. Pasal 5 ayat (3), berbunyi “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi pegawai Negeri (TASPEN), c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).” Ayat (3) ini secara jelas menunjuk ayat (1) yang berbunyi ”Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-undang.” Bunyi ayat (3) yang menunjuk ayat (1) ini memberikan pengertian seakan-akan JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES adalah BPJS, sehingga harus dibentuk dengan Undang-undang. Padahal, berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES adalah BUMN yang berbentuk perseroan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah, bukan Undang-undang. Jadi, badan atau lembaga mana yang sebenarnya dianggap telah menyelenggarakan jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam UU SJSN? Kalaupun JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES adalah badan yang dianggap sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang telah ada pada saat UU SJSN ini diundangkan, maka seharusnya bunyi ayat (3) menunjuk ayat (2) bukan ayat (1), karena ayat (1) tersebut merupakan ketentuan umum pembentukan sebuah BPJS. Pasal 5 ayat (1) merupakan syarat mutlak dasar didirikannya sebuah BPJS yaitu dengan sebuah UU, bukan Peraturan Pemerintah (PP). Ketidakselarasan pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang membingungkan banyak kalangan itu semakin tidak dapat dipahami setelah munculnya ayat (4) yang berbunyi “Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang. Ketentuan ayat (4) ini sebenarnya tidak berbeda dengan ketentuan ayat (1) yang memberikan pengertian bahwa dasar hukum BPJS baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk harus dengan UU. Dengan dimuatnya ketentuan ayat (4) inilah menimbulkan kesan diskriminasi karena badan atau lembaga yang diakui telah menyelenggarakan jaminan sosial hanyalah JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES. Sedangkan lembaga lain, seperti badan atau lembaga daerah yang menyelenggarakan jaminan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak diakui keberadaannya. Apalagi pengakuan sebagai BPJS harus dengan sebuah UU, ketentuan ini sangat tidak masuk akal bagi penyelenggara jaminan sosial daerah yang hanya mencakup masyarakat daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi. Bila membaca secara seksama pasal 5 ini, pembentukan BPJS dengan UU adalah syarat mutlak. Ketentuan ini berlaku bagi siapa saja, BPJS yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Tapi, bila keduanya dibanding maka BPJS ala Pemerintah Pusatlah yang bakal lebih unggul karena didukung dana, pengalaman, cakupan program dan kepesertaan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia dan adanya networking yang kuat antara lembaga Pemerintah untuk terbentuknya sebuah UU. Tapi, apa dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memberlakukan Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4)? Apa makna tetap diberlakukannya Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi ”Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan,” ? Putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak merubah nasib Pemerintah Daerah maupun LSM yang ingin mendirikan sebuah BPJS, karena pembentukan BPJS masih tetap dengan UU. Apapun pertimbangan dan penjelasan serta beberapa penafsiran yang diungkapkan Majelis Hakim Konstitusi itu masih memberikan pengertian bahwa dasar hukum pembentukan BPJS yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun LSM harus dengan sebuah UU. Pembentukan BPJS dengan sebuah UU merupakan syarat mutlak, sehingga tidak dapat digantikan oleh produk hukum lain seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah. Syarat ini tidak mengenal strata atau level atau batasan seberapa luas cakupan program atau scheme, besar kecilnya jumlah kepesertaan, luas atau sempitnya wilayah kerja BPJS. Demikian juga nasib JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES. Keempat BUMN ini tidak bisa langsung menyesuaikan diri dengan UU SJSN ini berdasarkan Pasal 52 ayat (2), karena Pasal 5 ayat (2) dan (3) telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat alias tidak berlaku. Jikalau pada saat ini terdapat sebuah BUMN menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin atas tugas Departemen Kesehatan dapat dipastikan bukan berdasarkan UU SJSN karena hingga kini belum ada satupun peraturan pelaksanaan yang mengatur atau menetapkan lembaga yang berhak menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Itu semua terjadi karena Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai satu-satunya Dewan yang bertugas merumuskan kebijakan dan monitoring sistem jaminan sosial nasional ini belum terbentuk. Jadi, sebelum atau sesudah putusan Mahkamah Konstitusi ini UU SJSN tidak dapat diimplementasikan segera untuk mengatasi dampak kenaikan BBM yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran, kemiskinan, putus sekolah, masyarakat sakit, dan angka kematian. [dimuat di Proteksi No.179 Desember 2005]

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar