Jumat, 06 Mei 2011

Urusan Jaminan Sosial, Indonesia Terburuk di ASEAN

hukumonline.com - Indonesia boleh berbangga diri jadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2011 pada 7-8 Mei mendatang. Indonesia juga boleh bangga menjadi ketua organisasi negara se-Asia Tenggara itu. Tapi untuk urusan penyelenggaraan jaminan sosial di ASEAN, Indonesia harus malu karena ada di nomor buntut. Sebab, Indonesia adalah negara tanpa jaminan sosial.

Tak percaya? Tengok fakta berikut ini. Setiap tahun, lebih dari 150 juta individu dalam 44 juta rumah tangga di Indonesia mengalami kesulitan keuangan akibat beban biaya perawatan kesehatan.
Demikian fakta yang dibeberkan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) di sela-sela penyelenggaraan Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN, di Jakarta, Kamis (5/5).
Fakta lainnya, lanjut KAJS, sekitar 25 juta rumah tangga atau lebih dari 100 juta penduduk rentan menjadi miskin. “Karena tingginya ongkos pelayanan kesehatan,” demikian KAJS dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Kamis (5/5).
KAJS tak asal sebut. Merujuk hasil penelitian, 10 persen penduduk termiskin di Indonesia harus membayar lebih dari dua kali lipat total pengeluaran bulanan keluarganya untuk pengobatan rawat inap.
Selain itu, angka kematian ibu Indonesia masih tertinggi di Asia Tenggara dan angka harapan hidup di Indonesia lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand dan Vietnam. Boleh jadi penyebabnya adalah karena pembiayaan kesehatan (health expenditure) dari Produk Domestik Bruto Indonesia berada di bawah Kamboja, Vietnam, Malaysia, Thailand dan Filipina. “Ini mengakibatkan kualitas kesehatan penduduk yang minim di Indonesia dibanding banyak negara ASEAN lain.”
Dari sederet fakta di atas, KAJS menyimpulkan bahwa sistem jaminan sosial di negeri ini jauh tertinggal dibanding negara ASEAN lain, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, juga Filipina.
Kehadiran UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sesungguhnya memberi kesempatan bagi Indonesia mengejar ketertinggalannya dalam pemenuhan jaminan sosial.
Sayangnya, pemerintahan Presiden SBY mengabaikan kesempatan tersebut dan malah terus menunda-nunda pelaksanaannya dengan berbagai alasan. Akibatnya rakyat Indonesia pun terus dirugikan, yang miskin terus tidak memperoleh jaminan kesehatan, yang berpendapatan sedang harus menjadi miskin karena biaya kesehatan yang amat mencekik.
Memanfaatkan momen KTT ASEAN dan isu tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini, KAJS mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan jaminan sosial. “Kapitalisme ekonomi pasar yang berjalan saat ini mutlak diikuti dengan perlindungan dan kebijakan sosial bagi masyarakat sipil di ASEAN, khususnya jaminan kesehatan universal untuk seluruh rakyat, seluruh penyakit, dan seumur hidup,” demikian tuntutan KAJS.

Perlindungan Buruh Migran
Pelaksanaan KTT ASEAN pada 7-8 Mei mendatang juga dimanfaatkan Migrant Care, lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada isu buruh migran, untuk menyerukan pandangannya.
Migrant Care misalnya mengkritik sikap pemerintah yang terlihat lebih sibuk dengan persiapan teknis KTT ketimbang menyiapkan agenda substantif yang menyangkut kepentingan bangsa, termasuk perlindungan buruh migran.
Buktinya, pemerintah enggan melibatkan masyarakat sipil secara signifikan dalam merumuskan agenda dan kepentingan Indonesia di dalam ASEAN.
Padahal fakta menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN adalah negara pengirim sekaligus penerima buruh migran. Fakta lainnya, banyak kasus yang menimpa buruh migran, misalnya kasus pekerja yang tak terdokumentasi (undocumented migrant workers), perdagangan manusia (trafficking in person), kematian, kekerasan terhadap PRT migran dan kasus ancaman hukuman mati terhadap buruh migran di Malaysia dan Singapura.
“Atas dasar prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip-prinsip nilai keberagaman, demokrasi dan pelibatan masyarakat sipil, Migrant Care mendesak kepada petinggi ASEAN untuk mengagendakan perlindungan buruh migran sebagai skala prioritas dan tidak hanya menjadikan KTT ASEAN ke-18 sebagai pertemuan semu belaka dan arisan rutin kepala Negara ASEAN tanpa hasil signifikan,” demikian Direktur Migrant Care, Anis Hidayah lewat siaran persnya kepada hukumonline, Kamis (5/5).
Seruan serupa dilontarkan Komisi Hukum Nasional (KHN), -lembaga negara yang bertugas memberi saran dan pendapat di bidang hukum kepada presiden-. “KHN mengharap KTT ASEAN bukan sekedar ritual-seremonial, tapi upaya lebih serius memperhatikan nasib buruh migran dan mencari jalan penyelesaian agar masalah pelanggaran terhadap buruh migran tidak terus terjadi dan berlarut-larut,” demikian Ketua KHN, Prof. J.E. Sahetapy, dalam siaran persnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar