Selasa, 20 Desember 2005

MEMAHAMI PUTUSAN JUDICIAL REVIEW UU SJSN

Oleh: Achmad Mochtarom Pada tanggal 18 Agustus 2005 lalu, rapat Hakim Konstitusi telah memutus perkara No.07/PUU-III/2005 mengenai pengujian UU No.40/ Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur dkk. Putusan yang dibacakan pada 31 Agustus 2005, menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) UU SJSN bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apapun yang menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusan ini tidak perlu lagi dibahas, mempunyai korelasi yang tepat atau tidak antara pertimbangan dengan putusan itu masalah lain. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bersifat final, maka tidak ada jalan lain selain memahami makna putusan ini. Pasal 5 ayat (2) berbunyi “sejak diberlakukannya Undang-undang ini, penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini.” Ayat ini mengandung maksud pada saat diundangkan UU SJSN ini bila ada badan atau lembaga yang telah menyelenggarakan jaminan sosial maka langsung dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tapi, sayangnya UU SJSN ini tidak secara tegas badan atau lembaga mana yang telah menyelenggarakan jaminan sosial dimaksud. Pasal 5 ayat (3), berbunyi “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi pegawai Negeri (TASPEN), c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).” Ayat (3) ini secara jelas menunjuk ayat (1) yang berbunyi ”Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-undang.” Bunyi ayat (3) yang menunjuk ayat (1) ini memberikan pengertian seakan-akan JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES adalah BPJS, sehingga harus dibentuk dengan Undang-undang. Padahal, berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES adalah BUMN yang berbentuk perseroan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah, bukan Undang-undang. Jadi, badan atau lembaga mana yang sebenarnya dianggap telah menyelenggarakan jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam UU SJSN? Kalaupun JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES adalah badan yang dianggap sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang telah ada pada saat UU SJSN ini diundangkan, maka seharusnya bunyi ayat (3) menunjuk ayat (2) bukan ayat (1), karena ayat (1) tersebut merupakan ketentuan umum pembentukan sebuah BPJS. Pasal 5 ayat (1) merupakan syarat mutlak dasar didirikannya sebuah BPJS yaitu dengan sebuah UU, bukan Peraturan Pemerintah (PP). Ketidakselarasan pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang membingungkan banyak kalangan itu semakin tidak dapat dipahami setelah munculnya ayat (4) yang berbunyi “Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang. Ketentuan ayat (4) ini sebenarnya tidak berbeda dengan ketentuan ayat (1) yang memberikan pengertian bahwa dasar hukum BPJS baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk harus dengan UU. Dengan dimuatnya ketentuan ayat (4) inilah menimbulkan kesan diskriminasi karena badan atau lembaga yang diakui telah menyelenggarakan jaminan sosial hanyalah JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES. Sedangkan lembaga lain, seperti badan atau lembaga daerah yang menyelenggarakan jaminan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak diakui keberadaannya. Apalagi pengakuan sebagai BPJS harus dengan sebuah UU, ketentuan ini sangat tidak masuk akal bagi penyelenggara jaminan sosial daerah yang hanya mencakup masyarakat daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi. Bila membaca secara seksama pasal 5 ini, pembentukan BPJS dengan UU adalah syarat mutlak. Ketentuan ini berlaku bagi siapa saja, BPJS yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Tapi, bila keduanya dibanding maka BPJS ala Pemerintah Pusatlah yang bakal lebih unggul karena didukung dana, pengalaman, cakupan program dan kepesertaan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia dan adanya networking yang kuat antara lembaga Pemerintah untuk terbentuknya sebuah UU. Tapi, apa dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memberlakukan Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4)? Apa makna tetap diberlakukannya Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi ”Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan,” ? Putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak merubah nasib Pemerintah Daerah maupun LSM yang ingin mendirikan sebuah BPJS, karena pembentukan BPJS masih tetap dengan UU. Apapun pertimbangan dan penjelasan serta beberapa penafsiran yang diungkapkan Majelis Hakim Konstitusi itu masih memberikan pengertian bahwa dasar hukum pembentukan BPJS yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun LSM harus dengan sebuah UU. Pembentukan BPJS dengan sebuah UU merupakan syarat mutlak, sehingga tidak dapat digantikan oleh produk hukum lain seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah. Syarat ini tidak mengenal strata atau level atau batasan seberapa luas cakupan program atau scheme, besar kecilnya jumlah kepesertaan, luas atau sempitnya wilayah kerja BPJS. Demikian juga nasib JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES. Keempat BUMN ini tidak bisa langsung menyesuaikan diri dengan UU SJSN ini berdasarkan Pasal 52 ayat (2), karena Pasal 5 ayat (2) dan (3) telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat alias tidak berlaku. Jikalau pada saat ini terdapat sebuah BUMN menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin atas tugas Departemen Kesehatan dapat dipastikan bukan berdasarkan UU SJSN karena hingga kini belum ada satupun peraturan pelaksanaan yang mengatur atau menetapkan lembaga yang berhak menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Itu semua terjadi karena Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai satu-satunya Dewan yang bertugas merumuskan kebijakan dan monitoring sistem jaminan sosial nasional ini belum terbentuk. Jadi, sebelum atau sesudah putusan Mahkamah Konstitusi ini UU SJSN tidak dapat diimplementasikan segera untuk mengatasi dampak kenaikan BBM yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran, kemiskinan, putus sekolah, masyarakat sakit, dan angka kematian. [dimuat di Proteksi No.179 Desember 2005]

Kamis, 15 Desember 2005

PUTUSAN MK TIDAK PENGARUHI INDUSTRI ASURANSI

Oleh: Achmad Mochtarom Belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan judicial review terhadap Uandang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam penetapannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akibat penetapan ini, siapa bakal berpeluang menyelenggarakan SJSN? Perebutan siapa yang dapat menyelenggarakan jaminan sosial ini semakin kuat antara Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat. Artinya, perebutan lahan bisnis jaminan sosial antara BUMN dan BUMD semakin ketat. Mengapa daerah tidak rela penyelenggaraan jaminan sosial berada disatu tangan atau disentralisir oleh Pemerintah Pusat? Paling tidak ada ada dua aspek yang diharapkan Pemerintah Daerah. Pertama, Pemerintah mempunyai kewajiban mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh warganya, oleh karenanya harus menyelenggarakan jaminan sosial. Kedua, berkat penyelenggaraan jaminan sosial ini Pemerintah Daerah bakal dapat menghimpun dan mengelola dana jaminan sosial di wilayah kerjanya. Terakhir, Pemerintah Daerah itu dapat menggunakan dana jaminan sosial itu untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Penetapan Mahkamah Konstitusi tersebut bukanlah akhir seluruh perjuangan Pemerintah Daerah, karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan berdasarkan sebuah Undang-undang. Selain itu, dengan masih berlakunya pasal 52 UU No.40 tahun 2004 yang mengamanatkan kepada TASPEN, JAMSOSTEK, ASABRI dan ASKES untuk menyesuaikan diri dalam waktu 5 (lima) tahun maka penyelenggaraan jaminan sosial nasional masih ditangan keempat BUMN tersebut. Dua aspek tersebut diatas merupakan hambatan bagi Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jaminan sosial. Berdasarkan catatan Departemen Kehakiman dan HAM, prolegnas hingga 2009 yang sudah terdaftar mencapai sekitar 230 RUU. Artinya, selain faktor birokrasi daerah – pusat dan jumlah antrean pembahasan RUU tersebut , maka peluang Pemerintah Daerah mengajukan RUU pendirian sebuah BPJS di daerah sangat kecil. Namun, bila Pemerintah Daerah mencermati pertimbangan penetapan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pembentukan BPJS berdasarkan Undang-undang sebagai penyelenggara jaminan sosial tingkat nasional maka timbul persepsi BPJS daerah bisa didirikan berdasarkan Peraturan Daerah. Jika persepsi ini dapat diterima Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) maka Pemerintah Daerah sangat berpeluang dan mudah mendirikan BPJS. Jika setiap Pemerintah Daerah tingkat provinsi bermaksud mendirikan sebuah BPJS, maka dapat diprediksikan dalam sekejap akan berdiri 32 BPJS. Bahkan, bila Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota dengan pendudukan diatas satu juta juga diperbolehkan mendirikan BPJS di wilayah kerjanya maka Indonesia akan mempunyai lebih 300 BPJS. Tumbuhnya banyak BPJS sangat dimungkinkan, apalagi bentuk badan hukum BPJS sampai saat ini belum jelas. BPJS yang bakal menerapkan prinsip nirlaba atau not for profit cenderung tidak menetapkan adanya modal ataupun saham. Dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak akan mengalami kesulitan mencari dana awal untuk mendirikan sebuah BPJS. Tapi, pasar atau kelompok masyarakat mana yang berpeluang dikelola oleh BPJS Daerah? Bila jaminan sosial bagi pekerja formal harus dikelola secara nasional oleh JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES maka pasar yang tersisa dan dapat digarap BPJS Daerah adalah pekerja mandiri, masyarakat miskin, dan pengangguran. Diantara ketiga kelompok itu yang paling mampu dalam keuangan adalah pekerja mandiri atau pengusaha kelas menengah atas. Sementara itu, mereka yang berkemampuan secara financial ini cenderung membeli asuransi komersial yang mempunyai manfaat jauh lebih besar dari sekedar sebuah manfaat jaminan sosial. Kelompok masyarakat mampu ini merupakan sumber dana yang potensial karena mereka lancar setor iuran tapi tidak terlalu membutuhkan feed back berupa santunan. Dengan demikian, kelompok ini akan menguntungkan BPJS Daerah karena iuran yang telah disetor sangat kecil kemungkinannya di-klaim. Namun demikian, kelompok lain seperti rakyat miskin dan penganggur yang juga nantinya menjadi peserta BPJS Daerah akan menimbulkan masalah baru karena tidak mampu dari segi financial alias tidak mampu membayar iuran. Sebaliknya, kelompok masyarakat miskin dan penganggur ini mempunyai risiko yang tinggi. Ketidakmampuan financial ini membuat mereka lebih cenderung mengalami sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia. Maksudnya, kalaupun mereka dipaksakan menjadi peserta atas beban Pemerintah maka kelompok ini akan menjadi beban atau cost karena tidak ada iuran yang masuk sebaliknya klaim atau santunan terus meningkat seiring dengan tingkat kemampuan financial-nya. Celakanya, tren kelompok tua, miskin dan pengangguran mengalami peningkatan sejalan dengan anjloknya nilai rupiah. Sementara itu, kelompok penduduk tua usia diatas 65 tahun merayap naik, pada tahun 2000 yang lalu mencapai 9,6 juta orang, 11,2 juta orang (2005), 12,4 juta orang (2010), 14,6 juta orang (2015), 18,3 juta orang (2020), 23,3 juta orang (2025). Sedangkan penduduk usia produktif usia 15-64 tahun yang bisa dijadikan target sasaran peserta jaminan sosial atau perusahaan asuransi komersial yaitu 132,9 juta orang (2000), 146,7 juta orang (2005), 160,6 juta orang (2010), 171,5 juta orang (2015), 180,7 juta orang (2020) dan 187,9 juta orang (2025). Pemerintah Daerah berpeluang menggarap jaminan sosial bagi penduduknya tapi akan mengalami kesulitan di aspek legalitas dan pendanaan. Di sisi lain, konsumen usia produktif yang tergolong mampu dari segi financial akan memilih produk subsitusi dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian kepada perusahaan asuransi jiwa komersial. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap SJSN ini tidak merugikan industri asuransi dan dana pensiun nasional. [dimuat di Jurnal Business News]